Liputan6.com, Naypyidaw - Kurang lebih enam bulan terakhir, negara bagian Rakhine di Myanmar yang dihuni lebih dari satu juta warga muslim Rohingya memanas. Berbagai informasi yang diperoleh simpang siur akibat media dan relawan tidak diberikan akses untuk mencapai wilayah tersebut.
Namun melalui gambar satelit terbaru, kelompok Human Rights Watch (HRW) melaporkan lebih dari 820 rumah di desa-desa yang dihuni oleh warga muslim Rohingya rata dengan tanah. Peristiwa penghancuran ini terjadi pada rentang waktu 10-18 November.
Pada 13 November lalu, HRW juga telah mengidentifikasi hancurnya 430 bangunan di tiga desa melalui gambar satelit. Meski demikian, pemerintah telah membantah pihaknya yang telah melakukan penghancuran.
Sementara itu, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (22/11/2016) pemerintah Tiongkok mengumumkan bentrokan antara militer Myanmar dan pemberontak merembet masuk ke wilayah mereka. Peristiwa tersebut menyebabkan kerusakan kecil, tapi tak menimbulkan korban tewas.
Pertempuran antara militer Myanmar dan pemberontak terjadi di Wanding di mana ini disebut wilayah perbatasan penting. Surat kabar Global Times melaporkan, sebuah gedung pemerintah China di Wanding mengalami kerusakan ringan.
Pada Senin kemarin, Kementerian Luar Negeri China mengumumkan bahwa setidaknya satu warga negara mereka cedera. Namun tidak terdapat penjelasan lebih lanjut terkait hal ini.
Pada tahun lalu, setidaknya lima warga Tiongkok tewas akibat bentrokan bersenjata yang melibatkan militer Myanmar dan pemberontak.
Di lain sisi, pemerintah Tiongkok mengatakan telah memberikan perlindungan bagi lebih dari 3.000 warga muslim Rohingya yang melarikan diri akibat konflik. China Daily memuat dalam laporannya, sejumlah orang yang terluka telah dibawa ke rumah sakit di Provinsi Yunnan.
"Otoritas China telah merespons dengan cepat dan menangani situasi dengan tepat," ujar juru bicara Kedutaan Besar China di Myanmar, Pan Xuesong.
China yang sejak lama khawatir pertempuran akan "menembus" wilayah perbatasan telah menempatkan pasukan dalam siaga tinggi. Pemerintah Tiongkok pun menyerukan agar semua pihak menahan diri.
Meningkatnya ketegangan di Rakhine yang menjadi "rumah" bagi warga muslim Rohingya menjadi tantangan terbesar yang dihadapi pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi. Pasalnya, peraih Nobel Perdamaian yang berkuasa sejak tahun lalu itu telah berjanji akan melaksanakan rekonsiliasi nasional.
Warga muslim Rohingnya yang jumlahnya diperkirakan mencapai satu juta sering dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Kewarganegaraan mereka ditolak oleh pemerintah, meski telah hidup di Myanmar selama beberapa generasi.
Belakangan, Rakhine menjadi target operasi militer. Otoritas setempat menegaskan itu adalah operasi pembersihan yang menargetkan kelompok bersenjata.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar